Outsourcing oh Outsourcing

Banyak perusahaan multinasional semacam McWorld kini terlihat peduli terhadap berbagai kegiatan sosial seperti misalnya peduli terhadap global warming atau ikut andil dalam rekonstruksi sarana pasca bencana alam. Perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba mencitrakan diri sebagai organisasi yang tidak hanya peduli terhadap profit semata namun juga peduli terhadap lingkungan sekitarnya atau istilah kerennya public assistance programs. Public assistance programs yang dalam istilah awam bisa dikategorikan sebagai kegiatan amal tersebut nyatanya dilakukan dengan pamrih, buktinya tak jarang media dilibatkan untuk meliput kegiatan “amal” tersebut. Tujuannya tentu saja untuk promosi agar terbentuk sebuah citra positif yang ujung-ujungnya demi profit juga. Jadi sesungguhnya public assistance programs adalah salah satu strategi untuk mencapai profit.

Namun yang nyaris tidak pernah terekspos adalah sebuah program lain yang juga dibuat untuk meningkatkan profit yaitu outsourcing. Tak terlalu banyak diekspos sebab program outsourcing ini sesungguhnya adalah sebuah praktek perbudakan yang telah dimodifikasi. Keefektifan program outsourcing sangat tebukti sehingga saat ini banyak berbagai perusahaan di seluruh dunia yang mengaplikasikannya. Untuk di Indonesia sendiri, outsourcing malah didukung oleh pemerintah dengan alasan demi menarik investor dan pertumbuhan ekonomi makro.

Tentu saja, hal ini menggembirakan para pengusaha karena bisa mendapatkan tenaga kerja lebih murah sehingga profit perusahaan meningkat. Namun, tidak sedikit pengusaha yang berbuat nakal dengan memanfaatkan kelemahan sistem ini dengan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan dan masa depan tenaga kerja hanya demi menekan cost upah buruh serta mengurangi resiko sosial. Apa sih sesungguhnya outsourcing itu? Penjelasannya kurang lebih adalah sebagai berikut : outsourcing adalah suatu sistem pemindahan tanggung jawab non core business unit dari perusahaan inti ke perusahaan lain di luar perusahaan inti tersebut. Sehingga tenaga kerja itu terikat kontrak kerja kepada perusahaan lain, disinilah kita bisa melihat ketamakan dan kapitalisasi dibalik semua ini. Apalagi dalam prakteknya, perusahaan memodifikasi sedemikian rupa sehingga sistem ini menguntungkan pengusaha dan sangat-sangat merugikan tenaga kerja.

Aku juga sempat pula merasakan menjadi seorang pegawai outsourcing dan rasanya memang menyedihkan. Yang paling terasa adalah kita sebagai pegawai outsourcing adalah tidak mendapat benefit apapun selain itu persoalan hak cuti juga tidak jelas dan yang pasti kita tidak akan mendapat bonus keuntungan perusahaan. Kalau sakit ya bayar dokter pakai duit sendiri. Bila masa kontrak akan habis, kita akan deg-degan menunggu apakah akan diperpanjang. Persis seperti seorang budak hanya saja tanpa cemeti dan ini terjadi di jaman modern.

Memang saat ini aku tidak lagi menjadi pegawai outsourcing namun sepertinya aku harus waspada lagi sebab perusahaan tempat kerjaku tak mau kalah ketinggalan mengikuti trend terkutuk ini. Penggiatan program outsourcing ini disebut-sebut sebagai strategi yang dibuat berdasarkan analisa sebuah lembaga konsultan bisnis. Aku curiga jangan-jangan sang konsultan bisnis tersebut berkonspirasi dengan perusahaan outsourcing. Dalam jagat bisnis liberal global seperti sekarang, teori konspirasi seperti ini bukanlah hal yang mustahil.

Outsourcing sendiri bukan tanpa resiko bagi perusahaan inti penerapnya, resiko terbesar adalah fraud. Sepertinya yang terjadi di Citibank India pada tahun 2005 ketika seorang pegawai outsourcing dibagian call center berhasil menjebol password dan mentransfer sejumlah uang nasabah ke rekeningnya sendiri. Kerugian finansial yang diderita Citibank hanya US$ 350.000 jumlah yang sangat tidak berarti bagi perusahaan sekelas Citibank. Namun kerugian terbesar bukan pada jumlah dollarnya tapi pada goodwill, apalagi pada bisnis perbankan kepercayaan adalah yang utama. Akibat kejadian ini tentu akan membuat Citibank kehilangan kepercayaan dari para nasabahnya.

Seperti yang aku sebut diatas kalau pemerintah Indonesia seolah mendukung program outsourcing ini karena takut ditinggal pergi para investor yang nota bene adalah kaum kapitalis seperti McWorld. Ini membuktikan betapa berkuasa ekonomi kapitalis di dunia ini terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah terpaksa harus tunduk terhadap keinginan investor. Bisa disimpulkan kalau kaum kapitalis ini sebetulnya tidak beda dengan kaum kolonial alias penjajah. Jadi kita ini sesungguhnya masih belum merdeka seutuhnya, kalau dulu kita dijajah negara asing seperti Belanda dan Jepang maka kita saat ini dijajah oleh kapitalisasi. Seperti yang tertulis di buku sejarah manapun, penjajahan identik dengan perbudakan.

Untuk mencegah terjadinya kembali lembaran hitam perbudakan, harapan hanya bisa disandarkan kepada pemerintah sebagai regulator negara. Semoga pemerintah mau dan dapat merevisi UU Ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan tenaga kerja dan mengawasi prakteknya. Tidak lagi mementingkan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan kapitalis namun juga kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Apalah artinya ekonomi tumbuh dengan pesat namun kesejahteraan tenaga kerja rendah maka akan timbul gejolak sosial akibat kesenjangan yang begitu lebarnya.